Hari ini, Sabtu 24 Mei 2008 berlangsung Seminar Nasional Informatika “e-Government: Tantangan, Implementasi dan Integrasinya. Semiinar ini menghadirkan beberapa pembicara yang kompeten dibidangnya. Yang pertama dari pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan, DEPKOMINFO, kedua Pelaku e-Government dalam hal ini diwakili oleh Propinsi DIY, ketiga akademisi sekaligus praktisi yang memberikan tinjauan teknis terhadap implementasi e-Gov, berikut permasalahan dan solusi yang ditawarkan dan terahir dari pihak kampus yang memberikan paparan terhadap dukungan perguruan tinggi didalam mempersiapkan SDM yang menunjang e-Government.
Depkominfo selaku pembuat kebijakan memaparkan berbagai hal yang berkaitan dengan implementasi e-Gov diseluruh Indonesia. Dalam hal ini disampaikan beberapa Program Nasional dibawah koordinasi Dewan TIK Nasional yaitu PALAPA RING, Nasional Single Window, e-Procurement, Nomor Identitas Nasional dll. Program ini bertujuan untuk memanfaatkan TIK didalam mempercepat proses layanan publik/masyarakat. Tidak dipungkiri bahwa saat ini setiap daerah telah membuat situs-situs /aplikasi e-gov. Tapi antara aplikasi tidak bisa saling “ngomong” sehingga maksud untuk mempercepat layanan tadi menjadi sia-sia. Disinilah masalah sekalingus tantangan yang terjadi didalam implementasi e-gov yaitu masalah integrasi.
DIY ( dalam hal ini diwakili oleh Badan INformasi Daerah ) memaparkan implementasi e-Gov mereka yang bertitel “Jogja Cyber Province”. Kenyataan yang terjadi saat ini bahwa aplikasi ini belum diketahui secara luas oleh masyarakan JOgjakarta. Dan lagi-lagi kendala yang dipaparkan adalh masalh integrasi antara aplikasi-aplikasi yang dibangun di dinas-dinas yang berada di wiayah propinsi Yogyakarta.
Masalah interoperabilitas antar aplikasi dibahas lebih detil oleh Pak Lukito Edi Nugroho. Perbedaan format data didalam pembangunan aplikasi merupakan hal yang lumrah terjadi, karena aplikasi dibangun oleh orang yang berbeda-beda dan dengan tools yang bebeda dan untuk menyelesaikan hal yang berbeda pula. Permasalahan muncul ketika kita membutuhkan laporan yang lintas sektoral yang melibatkan beberapa sistem/aplikasi yang berjalan. Sistem informasi tersebut pada kenyataannya dibangun atas komponen yang berbeda-beda. Isu yang muncul adala bagaimana antar sistem tersbut saling berkomunikasi dan bertukar data dengan baik. Untuk itu diperlukan suatu format “netra’” yang disepakati oleh kedua aplikasi yang digunakan sebagai format antara dalam pengiriman data. Format netral untuk pertukaran data yang umum dipakai saat ini adalah XML.
Selain format, masalah lain yang muncul adalah mekanisme pertukarannya. Aplikasi-aplikasi yang berkomunikasi biasanya independen satu sama lain. Keduanya dibuat oleh pengembang yang berbeda. Padahal untuk bisa berkomunikasi sebuah aplikasi harus tahu cara menghubungi dan berbicara dengan mitra aplikasinya serta struktur data yang terlibat. Ini yang sulit dilakukan karena tidak semua pihak bersedia membuka detil aplikasinya ke pihak lain. Solusinya dengan menggunakan Service Oriented Architecture. Dilingkungan Web SOA diimplementasikan dalam bentuk web service.
Topik selanjutnya mengenai dukungan perguruan tinggi dalam implementasi e-government. Dipaparkan panjang lebar bagaimana kesulitan yang dihadapi didalam mengembangkan ICT di perguruan tinggi. Bagaiman susahnya untuk mengubah kebiasaan yang dulunya manual menuju computerized. Disini IT literacy menjadi masalah pokok yang harus dibenahi terlebih dahulu. Disinggung pula bagaimana kesulitan memperoleh data yang melibatkan data-data yang ada dibeberapa jurusan. Lagi-lagi masalahnya adalah interoperabilitas .
(disarikan dari makalah seminar nasional e-governement UPN “Veteran” Yogyakarta)
